Sangkal Strategi Nakal, Ini Argumen ‘2019PrabowoPre siden’ Didaftarkan

      Comments Off on Sangkal Strategi Nakal, Ini Argumen ‘2019PrabowoPre siden’ Didaftarkan

Sangkal Strategi Nakal, Ini Argumen ‘2019PrabowoPre siden’ Didaftarkan

Jakarta – Perkumpulan pergerakan tagar ‘2019PrabowoPre siden’ menghalau pengakuan Menkum HAM Yasonna Laoly yang menyebutkan pergerakan ini didaftarkan ke kementerian gunakan strategi nakal. Pergerakan 2019PrabowoPresiden didaftarkan ke Kemenkum HAM untuk mempunyai segi legalitas.

“Semua pekerjaan itu kami ingin memiliki legalitas, legal resmi hingga jika urus perizinan tujuannya baik saja. Jika keluar dari notaris semacam itu, kami ikuti saja dengan resmi di kop surat demikian. Sesuai dengan yang di keluarkan AHU (Administrasi Hukum Umum, red),” kata Inisiator Pergerakan Nasional Prabowo Presiden, Sufmi Dasco Ahmad, waktu dihubungi, Senin (10/9/2018).

Dasco menyebutkan, perkumpulan ‘2019PrabowoPre siden’ mempunyai kepengurusan sampai tingkat daerah serta telah mempunyai biaya basic/biaya rumah tangga (AD/ART) hingga dibutuhkan untuk mendaftar ke Kemenkum HAM. Pergerakan ini memang didaftarkan dengan tulisan ‘2019PrabowoPre Siden’.

“Sudah ada spasi. Kami daftarkan memang benar ada spasi kok. Menjadi terangkan ke Pak Menteri, kami patuh hukum yang laku. Jika kami mendaftar gunakan spasi, keluarnya gunakan spasi,” papar Dasco.

“Kami memandang Kumham di sistemnya jika diijinkan,” paparnya.

Ditambahkan dengan terpisah, aktivis 2019PrabowoPresiden Habiburokhman menyampaikan pergerakan itu bukan mengacu pada institusi. “Kata Presiden dalam tagar #2019PrabowoPresiden bukan mengacu pada institusi kepresidenan yang ada sekarang ini, tapi pada harapan atau arah kami supaya Pak Prabowo jadi Presiden periode yang akan datang,” tutur Habiburokhman.

Baca Juga : Masalah Barang Rp 9 M, Roy Suryo Sambut Ajakan Perantaraan dari Menpora

Awal mulanya, Yasonna menuturkan perkumpulan tagar 2019 Prabowo Presiden tidak tercatat di kementerian. Surat bernomor AHU-0010834.AH.01.07.TAHUN 2018 itu dikatakan sebagai penyiasatan. Karena, tubuh hukum itu didaftarkan memakai nama tagar prabowo presi (spasi) den.

Hal tersebut, juga membuat skema AHU online terima pendaftaran itu. Walau sebenarnya, pada masalah 59 ayat 1 UU Nomer 16 tahun 2017 mengenai Penentuan Atas Perppu Nomer 2 Tahun 2017, dengan tegas melarang nama lembaga Pemerintah dipakai menjadi nama perkumpulan.

“Notaris yang nendaftarkan perkumpulan itu agak nakal. Dia mengakali dengan mendaftar PERKUMPULANTAGAR2019PRABOWOPRESI DEN atau #2019PrabowoPresi den. Untuk mengakali skema, dibikin spasi pada kata Presi serta den,” tutur Yasonna dalam keterangannya.